Riset Titik Awal Mewujudkan Poros Maritim Dunia


Kompas 4 Mar 2018 (EDNA C PATTISINA)

Sekitar satu bulan setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan visi poros maritim dunia. Guna mewujudkan visi itu,  pemerintah  antara  lain  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Implementasi kebijakan poros maritim dunia ditengarai akan lebih efektif jika didasari oleh riset. Riset tersebut antara lain terkait dengan alur laut dan potensi sumber daya laut.

Alur Laut

Sikap bangsa Indonesia yang selama bertahun-tahun lalu cenderung ”memunggungi” laut harus dibayar mahal. Saat ini, bisa dikatakan, bangsa Indonesia tidak mengenal lautnya sendiri. Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi mengatakan, baru 20 persen wilayah laut Indonesia yang sudah dipetakan  secara  rinci(  Kompas,  2/9/2017).  Ironisnya,  hal  ini  sebanding  dengan  baru  1  persen masyarakat Indonesia yang terlibat studi kelautan.

Padahal, salah satu syarat tercapainya poros maritim dunia adalah adanya peta laut yang teliti dan akurat. Peta ini sangat penting karena menjamin keselamatan pelayaran. Selain itu, data mengenai garis pantai dan kondisi perairan, seperti pasang surut, juga sangat dibutuhkan karena terkait dengan pembangunan pelabuhan.

Saat ini, dengan penggunaan dua kapal survei milik Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), diperkirakan baru 30 tahun lagi seluruh perairan Indonesia selesai disurvei.

Luasnya wilayah laut Indonesia bukan berarti bahwa semua kapal dengan ukuran berapa pun bisa berlayar di mana  pun dan ke  mana pun  dengan aman di  perairan Indonesia. Pasalnya, struktur kepulauan Indonesia cukup unik karena ada berbagai perairan sempit, dangkal, dan terumbu karang, Selain itu, seperti halnya jalan raya, laut juga memiliki koridor yang lalu lintasnya harus diatur.

Berbagai kondisi itu membuat peta alur laut amat dibutuhkan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat internasional. Dengan peta itu, pelayaran di Indonesia bisa berlangsung aman.

Pada 2014, Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), yang tugasnya  antara  lain  mengoordinasikan  keselamatan  maritim  internasional,  mengadakan  audit sukarela bagi negara anggotanya. Dalam audit itu ditemukan bahwa data batimetri (dasar laut) pada peta laut Indonesia adalah data lama. Ini membuat perairan Indonesia sebenarnya cukup rawan dilayari.

Audit berikutnya diadakan tahun 2022. Jika tidak ada kemajuan dari hasil audit 2014, kondisi perairan Indonesia dapat dinyatakan berbahaya untuk dilayari. Akibatnya, biaya asuransi kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia meningkat sehingga harga barang yang diangkut kapal-kapal tersebut juga akan ikut naik.

”Hidrografi bukan hanya peta laut. Itu juga jadi kunci pintu gerbang ekonomi Indonesia,” kata Kepala Pushidrosal Laksamana Muda Harjo Susmoro.

Pushidrosal  bertugas  melakukan  kegiatan  hidro-oseanografi,  yang  meliputi  survei,  penelitian, pemetaan laut, dan publikasi data untuk keselamatan navigasi pelayaran, baik untuk kepentingan umum maupun militer.

Namun, menurut Direktur Pengamanan, Kerja Sama, dan Perbatasan Kolonel Yanuar, kerap kali kehadiran Pushidrosal tidak dikenal. Bahkan, beberapa kali ditolak oleh instansi pemerintah sendiri.

Potensi laut

Salah  satu  hasil  penelitian  penting  terkait  dengan  potensi  lalu  pernah  disampaikan  mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dalam bukunya, Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ia menghitung, potensi  laut  Indonesia bisa menyerap 30 persen  angkatan kerja. Sementara uangnya mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun.

Kepala  Pusat  Penelitian  Oseanografi  (P2O)  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI) Dirhamsyah  mengatakan,  angka  itu  bisa  diterima.  ”Sayangnya,  banyak  potensi  laut  yang  belum dimanfaatkan karena keterbatasan ilmu dan teknologi milik kita,” ujarnya.

Dalam konteks poros maritim dunia, fokus LIPI adalah meneliti pengelolaan sumber daya laut. Ia mencontohkan,  dari  3.476  spesies  ikan  di  Indonesia,  baru  82  jenis  atau  2,3  persen  yang dimanfaatkan. Potensi produksi perikanan yang dimanfaatkan juga baru 20 persen dari 65 juta ton per tahun.

Dirhamsyah  mengatakan,  LIPI  meneliti  potensi  kelautan  setiap  tahun.  Karena  keterbatasan anggaran, P2O memprioritaskan penelitian pulau-pulau terluar. Selain pertimbangan teknis, seperti alam  yang  belum  terganggu,  juga  ada  pertimbangan  pertahanan  dan  keamanan.  Tahun  2015 penelitian diadakan di Enggano dan Sabano, pada 2016 di Pulau Sumba, 2017 di Perairan Kalimantan Utara, dan tahun 2018, menurut rencana, di Kepulauan Miangas.

Dirhamsyah mengakui, untuk melakukan penelitian bukan hal yang sederhana. Selain kapal riset, juga perlu alat, uang, dan sumber daya manusia. P2O mendapat anggaran Rp 4 miliar setahun dari APBN. Angka ini cukup untuk 20-25 hari berlayar di laut. Diperkirakan, dengan anggaran sebesar ini, penelitian seluruh perairan Indonesia akan selesai 60 tahun lagi.

Akhirnya, visi poros maritim dunia yang merupakan perubahan strategis bagi bangsa Indonesia masih butuh upaya implementasi secara rinci. Seperti kata pemikir maritim AT Mahan: Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai sumber daya. Siapa yang menguasai sumber daya, dia akan menguasai dunia. Untuk itu, jalur lautan harus dikuasai terlebih dulu.

(EDNA C PATTISINA)


Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI

Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430
Telp. 021 - 64713850
Fax. 021 - 64711948
E-mail kontak: humas.oseanografi@mail.lipi.go.id

Copyright@2017 Pusat Penelitian Oseanografi LIPI