Delegasi Konferensi AIS Kunjungi Puslit Oseanografi LIPI


Rombongan Delegasi Konferensi  Archipelagic and Island States (AIS), perwakilan kedutaan negara-negara Asia Pasifik dan peserta dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan kunjungan ke Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi LIPI Selasa kemarin (21/11/17). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Puslit Oseanografi Dr. Dirhamsyah. Dalam kesempatan tersebut, Dirhamsyah memaparkan profil lembaga Puslit Oseanografi LIPI dan riset-riset yang telah dilaksanakan selama ini. Dirhamsyah membuka kesempatan diskusi dan Tanya jawab dengan sejumlah peserta dari negara-negara Asia Pasific tersebut seputar kegiatan riset kelautan yang telah dilakukan oleh Puslit Oseanografi LIPI.

Sebelumnya rombongan delegasi tersebut telah berkunjung ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidros AL). Di lembaga-lembaga tersebut, para delegasi diajak meninjau pusat deteksi dini tsunami, pemodelan iklim, cuaca, pemetaan navigasi laut dan hasil-hasil penelitian di bidang oseanografi.

Konferensi AIS itu sendiri diadakan pada tanggal 21–22 November 2017 di Jakarta, dihadiri 18 negara yang berasal dari kawasan Asia Pasifik antara lain Jepang, Singapura, Papua Nugini, Fiji, Kuba, dan Seychelles. Sementara itu, United Nations Development  Program (UNDP) diwakili oleh  Country Director Indonesia yaitu Christophe Bahuet. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim - Kemenko bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, memaparkan tentang kondisi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia  mengalami dampak perubahan iklim, seperti hancurnya 11 jembatan, lebih dari 300 rumah tenggelam dan dua desa di pesisir pantai Demak hilang karena naiknya permukaan laut. Kondisi serupa juga dialami masyarakat yang tinggal di wilayah utara Jakarta. Dua juta penduduk terdampak oleh banjir rob yang terus-menerus terjadi. Efek ini dialami pula oleh negara-negara kepulauan dan negara pulau lainnya. Negara kepulauan dan negara pulau baik besar maupun kecil memiliki risiko yang sama terhadap dampak perubahan iklim. Umumnya negara-negara ini memiliki wilayah daratan yang sempit dengan sumberdaya alam yang sedikit sehingga mereka sangat tergantung pada komoditas yang homogen.

Dengan kenyataan ini, pemerintah Indonesia  merasa perlu menjalin kerjasama antarnegara kepulauan dan negara pulau. Melalui Kemenko Bidang Kemaritiman, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau secara global. Inisiatif itu diimplementasikan dalam bentuk pertemuan tingkat pejabat tinggi di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Havaz mengatakan, “Kita meluncurkan inisiatif dimana negara kepulauan dan negara pulau duduk bersama untuk mengatasi dampak perubahan iklim.”  Pembentukan forum tersebut  bertujuan untuk berbagi pengalaman dan informasi demi mengatasi ancaman yang sama. “Selain menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, forum ini juga  dibentuk untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, mendorong kerjasama bisnis, dan solusi pembiayaan  bagi proyek-proyek penanganan efek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan  berkelanjutan,” tandasnya.

Menyinggung adanya forum serupa, Havas mengungkapkan levelnya masih di lingkup kawasan. “Di lingkup kawasan, sudah ada dua forum negara kepulauan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan bersama. Forum itu antara lain The Pasific Small Island Developing State (PSIDS) dan the Carribean Community.”  Namun demikian, menurutnya, pada tataran global, forum yang dapat menjadi rujukan kerjasama teknis maupun pembiayaan penanganan efek perubahan iklim belum ada. Hal ini ditandai juga dengan minimnya instrumen internasional yang mengatur mitigasi perubahan iklim seperti dokumen kesepakatan paris atau Paris Agreement. Terkait hal itu, menurut Havas, pada saat konferensi para pihak (Confrence of the Parties) 23 negara kepulauan dan negara pulau sepakat untuk memperjuangkan masalah kelautan tentang mitigasi perubahan iklim di dokumen Paris Agreement.

Sejalan dengan itu, pemerintah membentuk forum Negara kepulauan bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP). “Kita berharap ada kerjasama konkret misalnya dalam bentuk pelatihan maupun trust fund untuk penanganan dampak perubahan iklim,” katanya. Menurut rencana, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri Archipelagic and Island States Forum (AIS)  pada 4-8 Oktober 2018 mendatang.
(Meifina, Pranata Humas Muda)

 


Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI

Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430
Telp. 021 - 64713850
Fax. 021 - 64711948
E-mail kontak: humas.oseanografi@mail.lipi.go.id

Copyright@2017 Pusat Penelitian Oseanografi LIPI